Perjanjian Kerjasama di Rekayasa Menjadi Perkara Pidana 1

Perjanjian Kerjasama di Rekayasa Menjadi Perkara Pidana 1. Munculnya Perkara Pidana PENGGELAPAN dan KORUPSI atas Kerja Sama Antara Pengelola SMK Binakarya Mandiri dengan  Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa Merupakan Konspirasi antara Drs. HM Nurhadi sebagai otaknya bersama Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa Bekasi dengan Oknum Penyidik Polresta Bekasi dan JPU Kejari Bekasi

Kronologis Kerjasama Pendirian /Pengelolaan SMK Binakarya Mandiri

Pada tanggal 19 Pebruari 2005, Budi Sahudi, Dodo Badjari, Ayung Sardi Dauly dan Karnadi Jazuli, mengajukan Proposal Penawaran Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SMK Binakarya Mandiri dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa (Yapnita) Kota Bekasi, melalui H.Muh.Nurhadi sebagai pengelola sekolah Yapnita (TK,SD,SMP Bani Taqwa) 

Bahwa Proposal tersebut mendapat respon dari Yapnita dan kemudian H.Muh.Nurhadi bergabung dengan Tim Pengelola, maka Tim Pengelola menjadi 5 orang dengan kedudukan masing-masing ; Budi Sahudi, sebagai Ketua Tim, Dodo Badjari, sebagai sekretaris I, Karnadi Jazuli sebagai sekretaris II, H.Muh.Nurhadi sebagai Bendahara I dan Ayung Sardi Dauly sebagai Bendahara II, dan H.Muh. Nurhadi belakangan menjadi otak rekayasa hukum ini.

Pada tanggal 04 Maret 2005 di tandatangani MoU kerjasama Pengelolaan SMK Binakarya Mandiri antara Yayasan Bani Taqwa dengan Tim Pengelola dimana pihak Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa sebagai PIHAK PERTAMA yang merupakan Pemilik Gedung Sedangkan TIM PENGELOLA (5 orang) selaku PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan penanggung jawab pendidikan secara keseluruhan untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan pembagian hasil; Uang Sarana (Bangunan) PSB tahun Pertama (I) 100% menjadi hak Yayasan (YAPNITA), Uang SPP/bulanan 30% hak Yayasan dan 70% hak Tim Pengelola.

Bahwa MoU dikuatkan dengan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA yang di buat dihadapan PUJI ASTUTI, SH. Notaris di Kota Bekasi. Dengan Akta Perjanjian Kerjasama No.02  tanggal 27-12-2005 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (04 Maret 2005 s/d 04 Maret 2010).

Bahwa setelah dua tahun berjalan ternyata jumlah peminat pada SMK Binakarya Mandiri cukup besar. Pengelola berupaya menambah ruang kelas baru (walaupun dalam Mou itu Tugas Yayasan) pada tahun 2006 menambah 6 ruang kelas baru yang peruntukan untuk Ruang Praktek MO, TKJ dan TPTL dimana dananya berasal dari swadaya dan Bantuan RKB Propinsi 1 Ruang. dan tahun 2007 berupaya menambah ruang kelas baru lagi sebanyak 4(empat) ruang lantai 3 Gedung A dengan total biaya Rp. 458.536.580,-, yang dananya direncanakan dari swadaya(uang sarana) dan bantuan Pemerintah Pusat melalui Direktorat PSMK. maka Kepala Sekolah H.Muh.Nurhadi mengajukan Proposal Bantuan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang akhirnya disetujui Rp.150.000.000,- untuk 2 RKB dengan sistem pencairan 2 Tahap masing-masing 75 Juta pada tahun 2007 dan 75 Juta pada tahun 2008, dimana disyaratkan juga kepada pemohon untuk menyediakan dana pendamping (imbal swadaya) RKB SMK, Surat Pernyataan bersedia Mengembalikan dana subsidi imbal swadaya RK-B SMK (jika tidak sesuai) dan Pernyataan bersedia dinyatakan gugur yang mana semua dokumen tersebut di tandatangani oleh H.Muh.Nurhadi (Kepala Sekolah) dan Sumardi (Ketua Komite).

Bahwa dana bantuan sebesar Rp.150.000.000,- Ayung Sardi Dauly hanya dilibatkan dalam pencairan uangnya saja karena spesimen dalam pengambilan uang pada Bank Jabar Banten adalah atas nama H.Muh.Nurhadi dan Ayung Sardi Dauly sesuai SK Kepala SMK Binakarya Mandiri Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 Nevember 2006 dalam wewenang khusus membuka rekening, sedangkan pelaksanaan proyek tersebut sepenuhnya di tangani H. Muh. Nurhadi (Kepala Sekolah) dan Yayasan dan Proses Pembangunan tersebut telah di Tinjau oleh Inspektorat. Dan Untuk Catatan Selama Kerjasama sampai 2008 telah Menambah 14 Ruang Kelas Baru.

MULAI TIMBULNYA PERSELISIHAN

Bahwa pada tahun 2007 Tim Pengelola (5 orang) mendirikan SMK Binakarya Mandiri 2 bertempat tidak terlalu jauh dari Lokasi SMK Binakarya Mandiri 1 dengan Pengelolaan serta Kepemilikannya berbeda dan terpisah di bawah badan Hukum Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri yang proses belajar mengajarnya menyewa Gedung Yayasan Pembina Anak Bangsa Indonesia (PABI) yang kini menjadi Kampus B SMK Binakarya Mandiri 1.

Bahwa pada tahun 2008 Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri mulai membangun Gedung Baru di Jl. Pengasinan Tengah Raya No.99 untuk SMK Binakarya Mandiri 2, sekaligus mengurus Perizinan ke Pemkot Kota Bekasi. Melihat SMK Binakarya Mandiri 2 berkembang Pesat dan mampu membangun Gedung Sendiri maka Pihak Yayasan Bani Taqwa meminta kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri agar Mereka dimasukkan dalam Kepemilikan di SMK Binakarya Mandiri 2.

Karena  Keinginannya tidak diakomodir, Pihak Yayasan Bani Taqwa pun berupaya menjegal proses perizinan SMK Binakarya Mandiri 2 dengan cara mengirim surat dan juga mendatangi pejabat Lurah, Camat, BPPT dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar Izin SMK Binakarya Mandiri 2 tidak diterbitkan. Namun Upaya tersebut Tidak Berhasil, maka sekitar bulan Oktober 2008 Yayasan Bani Taqwa bersama 2 orang Tim Pengelola (H. Muh. Nurhadi & Karnadi Jazuli) mengambil alih sepihak Pengelolaan SMK Binakarya Mandiri pada Yayasan Bani Taqwa dan melarang para Pengelola (Drs. Ayung Sardi Dauly, Drs. Dodo Badjari dan terakhir Budi Sahudi) masuk Lokasi Gedung SMK Binakarya Mandiri 1. Dan sekitar bulan Februari 2009 Pihak Yayasan Bani Taqwa mendaftarkan Nama dan Logo SMK Binakarya Mandiri ke Dirjen Haki Kemenkum Ham dan sejak saat itu pula pihak Yayasan Bani Taqwa Memaksa agar sekolah yang dikelola Lembaga Pendidikan Binakarya (SMK Binakarya Mandiri 2) tidak menggunakan nama Binakarya Mandiri. Padahal Pemilik Logo dan Nama SMK Binakarya Mandiri adalah Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri dan Hubungan dengan Yayasan Bani Taqwa hanya di dasarkan atas kerjasama Pengelolaan untuk jangka waktu 5 Tahun. Bahwa sejak pengelolaan diambil alih Oktober 2008 maka sejak itu  pula 3 Orang Tim Pengelola tidak lagi mendapatkan hak-hak sebagai pengelola hingga saat ini.

Kecewa karena semua keinginan tidak dikomodir dan upaya penjegalan perizinan juga tidak berhasil maka akhirnya Pihak Yayasan Bani Taqwa yang dimotori oleh H.Muh.Nurhadi membuat Laporan Polisi dan melaporkan 3 orang Tim Pengelola dengan tuduhan Penggelapan atas hak yayasan sebesar Rp.165 juta dari Pos Sarana PSB 2008/2009 dengan Nomor Laporan No.Pol : LP/946/K/IV/2009/Restro Bks pada tanggal 7 April 2009 atas nama pelapor Asep Syaifulloh (Bendahara Yayasan Bani Taqwa). Maka ke 3 Tim Pengelola langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polrestro Kota Bekasi.

Karena merasa tidak berbuat seperti dituduhkan melainkan hanya Fitnah dan mengada-ada maka Ketua Tim Pengelola balik melaporkan pengurus/Ketua Yayasan Bani Taqwa ke Polrestro Kota Bekasi. dengan Nomor Laporan : 618/K/VI/2009/Restro-Bekasi pada tanggal 19 Juni 2009, tentang penggelapan hak para pengelola dari 70% uang pengelolaan 2008 s/d 2009. Setelah laporan diproses dapat disimpulkan Penyidik Polresta Bekasi bermain karena menerapkan standar ganda, karena pada laporan terhadap Yayasan panggilan pertama pengurus Yayasan berstatus sebagai terlapor/saksi. sedangkan pada laporan terhadap Tim Pengelola Penyidik Langsung menetapkan status tersangka.

Setelah ada laporan tersebut maka Pihak Yayasan Bani Taqwa mulai mengajak Berdamai dan di bawalah masalah perselisihan soal Nama dan Status SMK Binakarya Mandiri 1 dan SMK Binakarya Mandiri 2 tersebut kekantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan di situ juga dibicarakan masalah Laporan Pertanggung Jawaban RK-B yang belum di selesaikan oleh Kepala Sekolah SMK BKM 1 karena laporan yang dibuat H.Muh.Nurhadi di tolak Diknas karena tidak sesuai Juklah dan Juknis.

Selanjutnya masing-masing Pihak menyampaikan konsep perdamaiannya maka Kadis Dinas Pendidikan bersedia menjadi mediator atas perseteruan tersebut. Bahwa Salah satu point penting  dalam konsep perdamaian tersebut adalah : Tim Pengelola (3 Orang) diminta untuk membantu menyelesaikan laporan pertanggung jawaban RK-B tersebut dan Pihak Yayasan bersedia Mencabut Laporan Polisinya.

Bahwa kemudian Tim Pengelola dapat menyelesaikan laporan pertanggung jawaban RK-B tersebut namun belum di lengkapi Buku Kas Umum, Buku Kas Harian dan Buku Bantu Pajak namun Pihak Yayasan Bani Taqwa Tidak Mencabut Laporan Polisinya, malah mengarang cerita baru kepada penyidik bahwa selain melakukan penggelapan Tim Pengelola (3 0rang) juga melakukan korupsi atas dana RK-B tersebut dimana dana RK-B tidak di bangun di SMK BKM 1 Yayasan Bani Taqwa tapi di bangun di SMK BKM 2 milik Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri atas keterangan H.Muh.Nurhadi.

Setelah di Persidangan justru terbukti sebaliknya, bahwa pihak Yayasan Bani Taqwa lah yang telah menggelapkan hak-hak 3 orang Tim Pengelola sebagai Pendiri dan Pengelola SMK Binakarya Mandiri 1 sejak tahun 2005 dan pada saat tahun 2010 telah mencapai Rp.896 Juta lebih. Tegas nya justru 3 Orang Pengelola adalah Korban penggelapan Pengurus Yayasan Bani Taqwa/H.Muh.Nurhadi,cs

HASIL PERSIDANGAN MEMUTUSKAN 3 ORANG PENGELOLA TERBUKTI TIDAK BERSALAH

Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 2455/Pid.B/2009/PN.Bks tanggal 02 September 2010 dan Di Perkuat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 767 K / PID / 2011 Serta Penyidik Polresta Bekasi yang  Menangani Perkara inipun setelah di laporkan dan di proses Propam Polda Metro Jaya dinyatakan Bersalah dalam Menangani Perkara Namun Sangsi yang di berikan Hanya Meminta Maaf dalam sidang Kode Etik Polri Yang di Gelar di Polres Metro Bekasi Sesuai Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep / 01 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012

DIMANA LETAK KEADILAN ITU ???????